BERGAS MEDIA – Pemerintah membuka peluang perubahan kebijakan kenaikan kelas di sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa siswa berpeluang tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Meski demikian, rencana tersebut masih memerlukan kajian sebelum ditetapkan sebagai kebijakan resmi.
Melansir pemberitaan detikEdu, wacana tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Bali, Jumat (2/10/2026).
Pembahasan ini bermula dari usulan sejumlah pihak, termasuk Dewan Pendidikan, yang mendorong pemerintah memperkuat kualitas pembelajaran dan kesungguhan siswa dalam menempuh pendidikan.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah terbuka untuk mempertimbangkan rekomendasi tersebut apabila disepakati dalam pembahasan konvensi pendidikan.
Menurutnya, penerapan kebijakan pada tahun ajaran 2027 dan seterusnya masih bergantung pada hasil kajian serta kesiapan mekanisme pelaksanaannya.
Abdul Mu’ti Soroti Kebiasaan Belajar Siswa
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Mendikdasmen adalah anggapan bahwa siswa akan tetap naik kelas meskipun tingkat kesungguhan belajarnya berbeda.
Dalam forum tersebut, Abdul Mu’ti menggunakan istilah “RMS”, yakni “rajin malas sama saja”, untuk menggambarkan kondisi ketika siswa merasa tidak ada perbedaan hasil antara mereka yang tekun belajar dan yang kurang berusaha.
Pemerintah ingin mendorong budaya belajar yang lebih kuat sehingga peserta didik memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai target pembelajaran.
Dalam pandangan tersebut, kenaikan kelas tidak semestinya hanya dipandang sebagai proses rutin setiap akhir tahun ajaran. Sekolah juga perlu memperhatikan perkembangan kompetensi yang telah dicapai siswa selama mengikuti pembelajaran.
Namun, wacana ini bukan berarti pemerintah telah menetapkan bahwa siswa yang memperoleh nilai rendah pasti harus mengulang kelas. Ketentuan mengenai indikator penilaian dan mekanisme kenaikan kelas masih memerlukan kejelasan lebih lanjut.
Kebijakan Belum Final, Pemerintah Perlu Kajian Akademik
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa perubahan kebijakan pendidikan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan usulan atau pendapat dalam sebuah forum.
Pemerintah masih membutuhkan kajian akademik dan masukan para ahli untuk menilai kemungkinan penerapan kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Kajian diperlukan agar perubahan aturan tidak menimbulkan persoalan baru bagi peserta didik, guru, kepala sekolah, maupun orang tua.
Beberapa hal yang perlu diperjelas meliputi standar pencapaian kompetensi, sistem evaluasi hasil belajar, pendampingan terhadap siswa yang mengalami kesulitan, serta kesiapan sekolah dalam menerapkan ketentuan baru.
Dengan mekanisme yang jelas, keputusan kenaikan kelas diharapkan dapat dilakukan secara objektif dan berdasarkan perkembangan belajar siswa, bukan semata-mata penilaian subjektif.
Apakah Selama Ini Semua Siswa Otomatis Naik Kelas?
Wacana yang disampaikan Mendikdasmen juga memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kenaikan kelas selama ini.
Pada praktiknya, kenaikan kelas merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan sekolah dengan mengacu pada ketentuan pendidikan yang berlaku. Karena itu, wacana terbaru tidak serta-merta berarti sebelumnya sekolah dilarang menetapkan siswa tidak naik kelas.
Melansir pemberitaan detikEdu pada 10 Oktober 2026, pengamat pendidikan Itje Chodidjah turut menyoroti kesalahpahaman mengenai kebijakan Kurikulum Merdeka dan praktik kenaikan kelas.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya kemungkinan siswa mengulang kelas, tetapi juga bagaimana sekolah melaksanakan penilaian secara konsisten dan memastikan setiap peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan.
Kenaikan kelas juga tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan satu nilai ujian. Perkembangan kemampuan, proses belajar, serta dukungan yang telah diberikan kepada siswa perlu menjadi bagian dari pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dampak bagi Guru, Siswa, dan Orang Tua
Apabila kebijakan baru nantinya diterapkan, guru perlu semakin memperhatikan perkembangan belajar siswa sejak awal tahun ajaran.
Siswa yang mengalami kesulitan memahami materi perlu segera diidentifikasi agar mendapatkan pendampingan. Guru dapat melakukan penguatan materi, pembelajaran remedial, atau bimbingan sesuai kebutuhan masing-masing anak.
Sekolah juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Informasi mengenai perkembangan belajar dan kesulitan yang dialami siswa sebaiknya disampaikan secara berkala sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan bersama.
Bagi siswa, wacana tersebut dapat menjadi pengingat bahwa proses belajar membutuhkan kesungguhan dan tanggung jawab. Akan tetapi, ketegasan dalam penilaian harus diimbangi dengan kesempatan yang memadai bagi siswa untuk memperbaiki kemampuannya.
Sementara itu, orang tua berperan mendukung kebiasaan belajar di rumah dan bekerja sama dengan sekolah apabila anak menghadapi hambatan akademik.
Dengan demikian, kebijakan kenaikan kelas tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan kualitas proses pembelajaran dan dukungan yang diterima peserta didik.
Kapan Aturan Siswa Tidak Otomatis Naik Kelas Berlaku?
Hingga 11 Oktober 2026, wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027 belum dapat dinyatakan sebagai aturan baru yang telah resmi berlaku.
Tahun ajaran 2027 masih menjadi kemungkinan waktu penerapan yang disampaikan dalam pembahasan tersebut. Pemerintah perlu menyelesaikan kajian dan menetapkan mekanisme yang jelas sebelum kebijakan dapat diterapkan sesuai ketentuan resmi.
Karena itu, sekolah, guru, dan orang tua sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa siswa yang mendapatkan nilai rendah akan otomatis mengulang kelas pada 2027.
Informasi mengenai kriteria penilaian, jenjang pendidikan yang menjadi sasaran, serta prosedur pelaksanaan perlu menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
